Sekilas info

Membangun Mahakam Ulu Untuk Semua Sejahtera Berkeadilan.

FGD Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025-2025

Tanggal: 2023-11-23 00:00:00

Kamis, 23 November 2023 Diselenggarakan rapat yang membahas tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bertempat di Kantor BAPPELITBANGDA dihadiri Bupati Mahakam Ulu yang diwakili Kepala BKPP, Ibu Wenefrida Kayang, S.Sos.,M.Si, Kepala BAPPELITBANGDA yang diwakili oleh Sekretaris, Franciskus Hului, SE., M.Si, Inspektur Inspektorat, Budi Gunarso Ompusunggu, SE., AK., MM.,CA.,AAP.,CFrA.,CGCAE. serta beberapa perwakilan dari Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

 

Dalam meningkatkan Penyusunan Ranwal RPJPD  tahun 2025-2045 beberapa terobosan yang di sampaikan  yaitu Rumusan Isu Strategis, Tantangan dan Arah Kebijakan yang telah diintegrasikan melalui hasil kajian dari KLHS dan RTRW Kabupaten Mahakam Ulu.  Pembahasan RPJPD dibahas agar sasaranya sesuai dengan fungsi dan tugas perangkat daerah, mengingat pentingnya penyusunan  Rancangan Awal dilakukan orientasi dan penyamaan presepsi untuk memperoleh masukan dan saran dalam penyusunan Rancangan Awal sesuai dengan ranwal ini berdasarkan konsultasi publik rencana awal RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024-2025 


Adapun beberapa isu - isu strategis dalam penyusunan Ranwal RPJPD Kab. Mahakam Ulu 2025 - 2045 :

1. Tuntutan atas Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih Akuntable Transparansi dan Partisifatif;

2. Pengembangan Pertanian dalam arti Luas;

3. Rendahnya aksesibilitas, Konektivitas dan Utilitas Dasar Wilayah;

4. Posisi strategis Kabupaten Mahakam Ulu sebagai kawasan Perbatasan Negara;

5. Rendahnya kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;

6. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup;

7. Lokasi Kabupaten Mahakam Ulu di dalam kawasan Heart of Borneo (HoB).


dimana dari beberapa isu - isu strategis tersebut terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi kedepannya untuk dapat menciptakan peningkatan pengembangan dan pembangunan dalam Pra Pelingkupan Isu Ekonomi, Isu Lingkungan dan Isu Sosial diantaranya :

1. tingkat produktifitas ekonomi yang rendah

2. Optimalisasi penerapan ekonomi hijau;

3. infrastruktur digital yang belum optimal serta rendahnya literasi digital;

4. akses dan kualitas yang belum merata di sektor Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial;

5. Belum terwujudnya pemerataan pelayanan publik yang prima;

6. Ketahanan ekonomi, pangan, lingkungan dan sosial;

7. Kesenjangan wilayah yang masih cukup tinggi;

8. Kesenjangan Pembangunan sarana dan prasarana dasar;

9. Minimnya pelayanan ketenagalistrikan;

10. Belum optimalnya pengelolaan persampahan.


output arah kebijakan dari isu - isu strategis pada ranwal RPJPD 2025 - 2045 dapat dirumuskan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan yang diterangkan seperti :

1. terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, efektif dan efisien

     a. peningkatan partisipasi masyarakat daam pembangunan

     b. Penerapan keterbukaan informasi publik

      c. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang  efektif dan efisien

      d. Pembangunan pemerintahan yang bersih

       e. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan sesuai  kebutuhan pembangunan daerah

       a. Peningkatan kompetensi aparatur

       b. Peningkatan sistem manajemen aparatur dalam membangun organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi

3. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas

       a. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM)

       b. Penyelenggaraan maklumat pelayanan pada seluruh perangkat daerah

4. Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif

       a. Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian

       b. Pengintegrasian sistem agribisnis dari hulu, on-farm, hilir dan supporting system

       c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani

       d. Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian

5. Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat

       a. Peningkatan ketersediaan, keragaman  dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan

6. Berkembangnya ekowisata dan wisata budaya berbasis kearifan lokal

       a. Pengembangan destinasi ekowisata dan wisata budaya

       b. Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata

       c. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata

       d. Pengembangan sistem kelembagaan kepariwisataan

7. Meningkatnya investasi daerah 

       a. Peningkatan iklim investasi yang kondusif

       b. Peningkatan kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha masyarakat

8. Berkembangnya produk unggulan yang bernilai tinggi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan dan menopang perekonomian masyarakat

       a. Eksplorasi potensi sumberdaya alam lokal untuk mengasilkan produk-produk unggulan yang bernilai tinggi

       b. Pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi

9. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya

       a. Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya

10. Terwujudnya infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi yang mendukung kegiatan sosial ekonomi daerah

       a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi rumah tangga diantaranya melalui pengembangan energi baru dan terbarukan

       b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi rumah tangga

       c. Peningkatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi

       d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

       e. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memiliki jangkauan layanan kepada masyarakat

       f. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat 

       g. Peningkatan layanan dan akses sanitasi masyarakat

       h. Penataan dan pemenuhan kebutuhan permukiman bagi masyarakat

11. Terwujudnya pengembangan wilayah permukiman terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di kawasan perbatasan

       a. Percepatan pengembangan permukiman 

12. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia 

       a. Peningkatan kualitas pendidikan

       b. Peningkatan kualitas kesehatan

       c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat 

       d. Peningkatan SDM yang terampil sesuai dengan kebutuhan daerah

       e. Peningkatan sinergitas penanggulangan kemiskinan

13. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan berkarakter dengan landasan nilai-nilai luhur budaya local

       a. Penguatan budaya lokal sebagai karakter dan bagian dari kehidupan bermasyarakat

       b. Peningkatan peran aktif kelembagaan adat dalam pembangunan

14. Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan

       a. Peningkatan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis  hutan dan sungai  yang ramah lingkungan

       b. Pengembangan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam

15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

       a. Menjaga kualitas tanah, air dan udara

       b. Meningkatnya pengelolaan persampahan

       c. Mempertahankan sikap dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan

       d. Peningkatan perlindungan dan pengendalian kualitas sungai

16. Terpeliharanya kawasan Heart of Borneo di Kabupaten Mahakam Ulu

       a. Pengembangan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian  ruang sampai pada tingkat desa.

       b. Perlindungan keanekaragaman hayati di hutan dan sungai

       c. Penurunan emisi karbon

 

Penyusunan Ranwal RPJPD dilaksanankna paling lambat bulan Desember tahun 2023, terdapat beberapa poin penting pelaksanaan data dasar yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rancangan Pembangunan dan Peraturan Menteri dal Negeri nomor 26 Tahun 2017  tentang pengembangan dan pembangunan ekonomi dalam daerah

 

Rancangan awal RPJPD ini di laksanakn guna meningkatkan pembangunan dan ekonomi yang dalam jangka panjang di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu agar dapat terwujudnya satu tujuan dan juga meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu  oleh sebab itu RPJPD  ini harus Disusun berdasarkn data dan fakta yang akurat dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang yang dapat dilaksanakan dengan baik. Harapanya agar manifestasi dalam melaksanankan RPJPD kedepan memberikan perubahan dan mamfaat yang signifikan .

 

redaksi : A.A

Pengunjung

164,217

Klik

109,239

Hari Ini

274